Yahukimo: Pendidikan Gratis, Ilmiah dan Demokratis
 |
| Gambar oleh manius bahabol, diunduh melalui istockphoto.com |
Berdasarkan data dari BBC News, 500 Pelajar yang terdiri dari tingkatan SD, SMP dan SMA di Yahukimo, Papua Pegunungan, menggelar aksi unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi unjuk rasa ini terjadi sebab keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pelaksanaan MBG di wilayah itu.
Sebagaimana yang kita ketahui, daerah Papua memang merupakan wilayah yang rawan konflik dan memang perlu adanya peran TNI maupun Polri dalam menjaga wilayah yang rawan akan konflik senjata tersebut.
Ancaman utama yang terdapat di daerah tersebut terkhusus Papua secara keseluruhan yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM), OPM merupakan kelompok bersenjata dan kelompok yang paling dicari TNI dan Polri di wilayah tersebut, menjadi sebab ancaman dalam proses pembagian MBG serta mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar.
Dalam proses pembagian MBG di daerah Yahukimo ini, bukan hanya kehadiran tentara saja yang menjadi sorotan tetapi mobil perang sebagai transportasi dalam mendistribusikan MBG ini. Adanya mobil perang tersebut membuat para pelajar dan orang tua siswa merasa takut. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis kenapa harus ada TNI dalam proses pembagian MBG?
sedangkan di wilayah lain yang membagikan MBG adalah para petugas Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjadi koordinator pelaksanaan dari program MBG ini. Kenapa tidak membuat skema pendistribusian yang bersifat humanis dan tidak membuat rasa takut bagi penerima MBG serta keterlibatan petugas BGN dalam pendistribusian ini.
Program ini banyak menimbulkan kontroversial baik dari dimulainya program sampai berjalannya program ini, MBG tersebut memiliki target penerimaan sebanyak 82,9 juta orang dengan dana sebesar Rp. 100 triliun di kutip dari Antara News.
Dalam demo tersebut, ada hal yang menarik perhatian penulis untuk membuat tulisan ini yaitu sebuah kalimat yang dilontarkan oleh para pendemo di Yahukimo yaitu mereka ingin menuntut pendidikan “Gratis, Ilmiah, dan Demokratis.”
Walaupun para pendemo tersebut berasal dari kalangan pelajar SD, SMP, dan SMA ditambah wilayah yang mereka tempati merupakan wilayah konflik, membuat penulis kagum dan ini menunjukkan bahwa kualitas manusia di sana tidak kalah hebat.
Pendidikan di negeri yang kita cintai ini memang menjadi suatu yang vital dan perlu menjadi program prioritas.
Bukan hanya sekedar menjadi program prioritas tetapi pendidikan harus menjadi program yang bisa diakses oleh semua kalangan dan seharusnya tidak ada halangan pada bidang ini untuk dikembangkan karena memiliki tujuan yang sangat mulia dan sangat bagus yaitu mencerdaskan bangsa.
Kemudahan dalam mengakses pendidikan, harus ada peran pemerintah di dalamnya seperti kemudahan akses masyarakat dalam mengikuti semua jenjang pendidikan, memperkuat dan memperbagus sistem pendidikan yang ada baik dari segi kurikulum dan tata kelola keilmuan, serta menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan belajar dan mengajar.
Sebab pemerintah memiliki kuasa penuh dalam mengambil kebijakan serta anggaran pada bidang ini dan memang terbilang memboros anggaran APBN, namun efek yang ditimbulkan sangat besar serta bisa dirasakan jika dana tersebut digunakan sepenuhnya. Pemerintah semestinya menambahkan anggaran dana ini bukan malah mengurangi anggaran dengan dalil efisiensi.
Kebijakan yang bisa dibuat pemerintah dalam mendukung pendidikan yaitu sekolah gratis, beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu dalam ekonomi, membangun akses ke fasilitas pendidikan agar para pelajar merasa nyaman dan aman sebelum atau sesudah aktivitas belajar selesai.
Pendidikan bukan hanya soal pelajar dan belajar tetapi hal-hal yang mendukung pendidikan baik itu dari gurunya, infrastrukturnya, penggunaan teknologinya, sistemnya apalagi dananya.
Tenaga pengajar di Indonesia diakui belum mempunyai kuantitas dan kualitas yang kurang mumpuni. Dari segi kuantitas, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah guru di Indonesia sekitar 3,1 juta, yang terdiri dari 2,5 juta guru negeri dan 600 ribu guru swasta.
Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan ideal, yaitu 4,2 juta guru. Sedangkan dari segi kualitas, guru di Indonesia memiliki kompetensi yang rendah, kurangnya profesionalisme, dan masih rendahnya kesejahteraan guru (dikutip dari Kumparan.com).
Ini juga berpengaruh terhadap keilmiahan ilmu pengetahuan yang diberikan guru kepada anak didiknya.
Pemerintah harus melihat hal ini dengan serius, sebab ilmu pengetahuan yang disampaikan guru berpengaruh kepada pola pikir para pelajar dan juga menentukan bagaimana pola pikir bangsa kita kedepannya. Jika hal ini dibiarkan maka maka kata “Ilmiah” di pendidikan kita bisa saja rusak.
Hak pelajar dalam bersuara juga perlu diperhatikan. Jangan sampai mereka takut dalam mengungkapkan pendapat sebab kita larang dan menganggap apa yang mereka sampaikan belum layak karena masih kecil dan lain sebagiannya.
Sebagaimana yang kita tahu bahwa ada influencer yang memberi respon negatif kepada pelajar yang mengkritik MBG ini. Seharusnya, kritikan yang dilontarkan pelajar tersebut sebagai bahan masukan pemerintah agar MBG ini bukan hanya bisa dibagikan oleh para penerimanya tapi juga bisa dimakan dengan lahap sampai habis.
Dengan adanya ungkapan pendidikan “Gratis, Ilmiah, dan Demokratis” dari tanah mutiara hitam ini seharusnya bisa diwujudkan. Sebab, kebanyakan orang menginginkan pendidikan seperti kalimat tersebut.
Editor: Restu Agung Santoso
