Ibu Yang Tak Adil

Foto oleh Ilo Frey, diunduh melalui pexels.com

Penulis: Dian Prahara Batubara (Kader Leviathan)

Pernahkah kalian berpikir betapa tertinggalnya daerah-daerah di luar Pulau Jawa dibandingkan dengan daerah-daerah yang berada di Pulau Jawa bagaimana kita melihat selama ini bahkan sejak kemerdekaan pembangunan-pembangunan insfratruktur maupun ekonomi hanya terpaku pada Pulau Jawa saja. Yaa,,, walaupun presiden ke tujuh yang sedang menjabat sekarang datang membawa misi kemerataan pembangunannya, tapi sejatinya itu semua hanyalah cita-cita semata.

Selama ini terlihat pulau Jawa sangat di manja dengan berbagai pembangunan infrastruktur mereka yang sangat mewah, sebagai contoh di Jawa telah ditanam pipa gas transmisi yang di kenal dengan “PIPA RAKSASA REPUBLIK INDONESIA” sedangkan di luar Pulau Jawa kita masih banyak menemukan akses jalan menuju daerah tersebut masih berupa jalan tanah bahkan ada yang bisa di bilang ekstrim dengan gundalan-gundalan yang menjadi tantangan dalam melewatinya. Ini seperti ibu yang tak adil kepada anak-anaknya yang cendrung hanya memperhatikan satu anak saja, negara atau pemerintahan sebagai ibu dan daerah-daerah diartikan sebagai anak-anaknya

Proyek besar presiden pertama yang di beri nama proyek Mercusuar pada era tahun 60-an adalah awal ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa dalam bentuk negara kesatuan ini, yang itu menyebabkan di pulau lain terjadi ketidakstabilan politik dan muncul pemberontakan yang kemudian dituduh sebagai penyebab dari ketertinggalan itu. Bagaimana mereka tidak sadar bahwa ketidakstabilan politik dan pemberontak itu di karena betapa mesranya pemerintah dengan Pulau Jawa.

Kemudian ketimpangan itu semakin besar karna munculnya kebijakan pemutusan industri (aglomerasi) di Jawa yang membuat investasi di daerah lain rendah, dengan pemusatan ekonomi di Jawa, yang kemudian menimbulkan banyak orang dari luar Jawa memilih untuk merantau ke Jawa dan berkarya disana, hal itu kemudian menyebabkan daerah mereka makin tertinggal karena banyak penduduk mereka yang merantau.

Pada masa Pemerintah Kolonial mereka menyebut daerah Luar Jawa sebagai Buitenbezittingen yang artinya adalah daerah luar oleh karena itu tidak heran jika Clifford Geertz seorang antropolog membedakan wilayah pedalaman Jawa sebagai Indonesia dalam, sementara daerah-daerah lainnya disebut sebagai Indonesia luar. Kondisi itu menunjukkan bahwa seakan-akan Jawa adalah pusat Indonesia.

Sementara wilayah lainnya merupakan daerah pinggiran. Dalam perkembangannya, digunakan pula istilah Jawa dan luar Jawa untuk menyebut pulau-pulau di luar Jawa dengan demikian, dengan dasar itu pula Jawa ditambah dengan Bali sering dianggap sebagai centre atau wilayah inti, sedangkan di luar wilayah itu dianggap sebagai periphery Sebuah istilah yang semakin menunjukkan perbedaan yang kontras diantara kedua wilayah.

 Kemudian muncul banyak paradigma dari orang-orang yang berada di Jawa yang menyebutkan bahwa kerajaan-kerajaan Jawa yang berjayanya pada masanya lah yang membuat pulau Jawa lebih di pandang atau lebih maju ketimbang daerah lainnya, dan kemudian pada masa pembentukan negara kesatuan pulau-pulau luar Jawa memang sudah tertinggal dengan pulau Jawa.

Tetapi muncul juga pertanyaan dari orang-orang luar Jawa akan pernyataan itu yang mengatakan jika memang begitu adanya kenapa pemerintah malah egois untuk membangun negara Indonesia?, kenapa mereka tidak membiarkan setiap pulau yang dulu berdiri sendiri untuk menyatakan kemerdekaannya?. Sehingga dengan ke egois itu di zaman sekarang banyak daerah yang melakukan separatisme yang penyebab dari itu adalah karena sebuah ketimpangan ekonomi di pulau jawa dengan daerah mereka.

Contohnya dapat kita lihat seperti Gerakan Aceh Merdeka di Nangroe Aceh Darussalam, dan Organisasi Papua Merdeka di Papua itu semua terjadi atas ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang cenderung tidak memperhatikan mereka.

Sekarang munculnya gagasan baru pemindahan ibukota negara ke Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang di harapankan bisa membawa kemajuan kepada daerah yang tertinggal dengan kemerataan pembangunan, yang di beri nama Nusantara yang dengan nama itu diharapkan juga dapat mengokohkan rasa nasionalis kepada seluruh rakyatnya. Kini gagasan itu telah tumbuh mencapai 40 persen, apakah ini adalah sebuah jawaban dari pemerintah bahwa mereka juga peduli dengan daerah lain selain Jawa atau hanya sekedar sebuah alat politik saja?.

Dalam survei yang digelar KedaiKOPI pada 14-21 Agustus 2019, sebanyak 39,8 persen responden menyatakan tak setuju terkait pemindahan ibu kota negara Sebanyak 39,8 persen responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemindahan ibu kota, sedangkan yang setuju sebesar 35,6 persen dan 24,6 persen memilih untuk tidak beropini. Survei dilakukan di 34 Provinsi Indonesia terhadap 1.200 orang responden dengan margin of error sebesar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Dan penolakan terbanyak dalam survei tersebut adalah dari pulau Jawa terutama Jakarta.

 Terkahir saya mengutip dari pernyataan presiden ke tujuh negara tentang mengapa pemindahan ibukota di jadikan sebuah keadaan yang urgent atau keadaan yang mendesak, “ Kenapa urgent sekali? Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat," dan disini saya mengajak semua pembaca untuk mengartikan pernyataan tersebut, untuk menjawab apakah pemindahan ibukota adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk kemerataan pembangunan di Indonesia atau hanya untuk meringankan beban dari Pulau Jawa?